Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin 

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Thamrin, menyoroti kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Berau. Menurutnya, keterbatasan tenaga profesional berdampak langsung pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bumi Batiwakkal. 

“Seharusnya keberadaan UPT PPA yang memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak korban kekerasan. Namun, minimnya tenaga ahli menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan optimal,”ujar Thamlin belau lama ini dikantor Dewan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun. 

"Jujur kami prihatin dengan kekurangan SDM ini sangat mempengaruhi proses pemulihan dan pendampingan korban kekerasan. Pemkab Berau perlu segera mencari solusi agar masalah ini bisa teratasi," lanjutnya. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menambah tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, serta staf yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, ia menyarankan agar Pemkab Berau memperkuat kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah yang berpengalaman dalam pendampingan korban kekerasan. 

"Apalagi korban kekerasan, terutama anak-anak sangat membutuhkan perhatian khusus agar bisa pulih dari trauma. Karena itu, kami berharap Pemkab Berau dapat segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penguatan SDM di UPT PPA serta menyusun program pelatihan guna meningkatkan kapasitas staf yang ada," tambahnya. (sep/FN/Advetorial)